Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pakpak BharatBAPPEDA
Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah
Berita
Senin, 2 Desember 2019

LANJUTAN SOSIALISASI IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat dalam sambutannya Pada Pembukaan Lanjutan Sosialisasi Identifikasi dan verifikasi Usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Pakpak Bharat meminta agar Pimpinan OPD dan para Kepala desa yang memiliki lokasi permukiman, lahan garapan , fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih berada dalam kawasan hutan agar  segera menyusun dan mengusulkan lahan-lahan dimaskud untuk di inventarisasi tahun 2019,
“ Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita,  mari kita gunakan kesempatan baik ini untuk mengusulkan lahan-lahan masyarakat dan fasilitas umum yang masih dalam kawasan kehutanan agar dapat dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan melalui Usulan Gubernur Sumatera Utara yang diusulkan oleh Bupati Kabupaten Pakpak Bharat. Usulan dari Bapak/Ibu Kepala Desa dan para kepala OPD tersebutlah yang nanti akan kita kumpulkan dan akan kita ajukan ke Gubernur Sumatera Utara jadi jangan sampai kita lewatkan kesempatan baik ini,”
“Kita usulkan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah disampaikan sebelumnya seperti pada sosialisasi TORA pada bulan Juli yang lalu. Kemudian tim dari BAPPEDA juga sudah melakukan Sosialisasi langsung ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat. Bahkan sebentar lagi akan diperdalam oleh  Bapak Narasumber yang kita datangkan langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi,  Jadi saya harapkan dalam penyampaian dari narasumber nanti  kita dengarkan dengan sungguh-sungguh dan dalam sesi tanya jawab nanti agar seluruh peserta agar aktif sehingga informasi tentang TORA ini dapat kita mengerti keseluruhannya.” demikian sambutan Kepala BAPPEDA  Bapak Jalan Berutu, SPd.,MM dalam bimbingan dan arahan beliau sebelum membuka secara resmi Lanjutan Soialisasi Identifikasi dan verifikasi Usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019.
Sosialisasi tersebut dilaksankan pada Senin, 11 Nopember 2019 bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Pakpak Bharat. Sosialisasi Identifikasi dan verifikasi Usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Pakpak Bharat merupakan lanjutan dari Kegiatan Sosialisasi TORA yang dilaksanakan pada 21 Juni 2019 yang dilaksanakan di tempat yang sama yang pesertanya  sendiri dihadiri oleh Para Pimpinan OPD terkait, para camat se Kabupaten Pakpak Bharat dan para Kepala desa se Kabupaten Pakpak Bharat.
Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sendiri menjadi upaya pemerintah guna memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat, sebab tanah yang dimiliki masyarakat itu tepat berada di dalam kawasan hutan dan tak sedikit memiliki sengketa maupun konflik dalam kawasan hutan tersebut.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Bapak Tumpak D Siregar S.Hut selaku Kasi Inventarisasi dan Jasa Lingkungan Bidang Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan  tentang Sejarah kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara  dimana data Luas kawasan Hutan per Kabupaten sesuai SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan ProvinsSumatera Utara jD.SK Menhut No. 8088/Menlhk-PKTI/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta pengembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera utara s/d 201 dengan total luas hutan 3.009.248,70 Ha sedangkan untuk Kab. Pakpak sendiri luas hutan sbb: a). Hutan Suaka Alam  ± 5.862,10 Ha; b).Hutan Lindung ± 43.429,79 Ha ; c).Hutan Produksi Tetap ± 11.394,48 Ha: Hutan Produksi Terbatas  ± 46.356,58 Ha  dengan Total Luas keseluruhan  ± 107.042.96 Ha.
Selanjutnya Beliau menjelaskan permasalah-permalahan seputar masalah hutan yaitu : a). Pemukiman dan lahan pertanian yang berada dalam kawasan hutan; b). Keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur pemerintahan di dalam kawasan hutan; c).Sertifikat di dalam kawasan hutan; d). Klaim tanah warisan dan hak-hak lama pada kawasan hutan dan tanah ulayat/adat di dalam kawasan hutan dijelaskan juga bahwa dalam kegiatan TORA ini Lokus program TORA adalah : Permukiman, Fasilitas umum dan fasilitas social, lahan garapan (sawah, ladang, kebun campuran dan tambak) serta Hutan adat yang telah ditetapkan dengan peraturan pemohon dalam program TORA  ini adalah : Perorangan, instansi, Badan sosial/Keagamaan dan Masyarakat hukum adat.
Disampaikan juga dalam kegiatan sosialisasi tersebut bahwa untuk luas indikatif TORA (revisi IV) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 untuk Kabupaten Pakpak Bharat sesuai SK.7434/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019) bahwa Luas Indikatif TORA  Kabupaten Pakpak Bharat seluas 5.897,90 HA dengan catatan apabila masih ada lahan masyarakat yang berada diluar Peta Indikatif Refisi 4 tetapi memiliki bukti bahwa areal tersebut sudah dikelola selama kurang lebih 20 tahun maka dapat diajukan untuk dilepaskan dari kawasan hutan.
Dalam penutupan lanjutan Sosialsisasi Kepala Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat menyampaiakan ,“Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini dapat memberikan solusi agar permasalahan dan konflik dapat diminimalkan dan diselesaikan, selain tujuan dari kegiatan ini juga untuk memperoleh data dan informasi dari desa yang daerahnya masih dalam kawasan hutan yang layak diusulkan untuk enclave sehingga luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat yang diluar kawasan hutan semakin luas sehingga diharapakan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pakpak Bharat, sehingga visi misi kabupaten Bharat yaitu Mewujudkan masyarakat NDUMA dapat tercapai." IRWAN GAJAH/FISPRA


Copyright © 2019 Kabupaten Pakpak Bharat. All Right Reserved